Indeks regulasi

Daftar peraturan yang dirujuk situs ini. Entri diperiksa ke database peraturan resmi atau JDIH daerah. Pasal yang dikutip di artikel adalah pasal yang teksnya sudah dibaca; status yang belum terverifikasi ditandai jelas.

Terakhir diperbarui: . Status bisa berubah sewaktu-waktu. Cek naskah dan status terbaru di sumber primernya.

Bagaimana membaca tabel ini?

  • Hierarki mengikuti urutan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, lalu peraturan kepala daerah. Surat edaran dicantumkan sebagai pedoman teknis.
  • Status ditulis seperti tercatat di sumber primer pada tanggal pemeriksaan. Jika metadata database dan bunyi naskah peraturan berbeda, situs ini mengikuti naskah peraturan dan mencatat perbedaannya.
  • Pasal dibaca adalah pasal yang teksnya sudah dibaca langsung dan boleh dikutip di artikel.

Peraturan nasional

Peraturan Hierarki Status Pasal dibaca Diperiksa
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (membuka sumber primer di tab baru)
Penerbit: Presiden Republik Indonesia · ditetapkan 31 Maret 2023 · LN 2023 No. 41, TLN No. 6856
Undang-undang penetapan; isi perubahan UU 28/2002 terdapat dalam lampiran berupa Perpu 2/2022.
Undang-undang / Perpu Berlaku Belum ada
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (membuka sumber primer di tab baru)
Penerbit: Presiden Republik Indonesia · ditetapkan 30 Desember 2022
Undang-undang / Perpu Berlaku
Ditetapkan menjadi undang-undang dengan UU 6/2023; mencabut UU 11/2020.
Pasal 23; Pasal 24 angka 1 (Pasal 1 UU 28/2002, termasuk angka 19 tentang PBG); Pasal 24 angka 3 (Pasal 6 UU 28/2002); Pasal 24 angka 4 (Pasal 7 UU 28/2002); Pasal 24 angka 5 (Pasal 8 UU 28/2002 dihapus)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (membuka sumber primer di tab baru)
Penerbit: Presiden Republik Indonesia · ditetapkan 5 Januari 2022 · LN 2022 No. 4, TLN No. 6757
Undang-undang / Perpu Berlaku Pasal 88 ayat (4) huruf a dan ayat (5) (retribusi PBG)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (membuka sumber primer di tab baru)
Penerbit: Presiden Republik Indonesia · ditetapkan 16 Desember 2002 · LN 2002 No. 134, TLN No. 4247
Undang-undang / Perpu Berlaku, telah diubah
Diubah dengan UU 11/2020, Perpu 2/2022, dan UU 6/2023 (menurut database peraturan BPK).
Pasal 7 dan Pasal 8 (naskah asli); Penjelasan Pasal 8 ayat (1) huruf c (pengertian IMB)
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (membuka sumber primer di tab baru)
Penerbit: Presiden Republik Indonesia · ditetapkan 5 Juni 2025 · LN 2025 No. 98, TLN No. 7115
Relevan untuk bangunan fungsi usaha yang diproses lewat sistem perizinan berusaha. Isi pasal terkait PBG belum dibaca dan belum dikutip.
Peraturan Pemerintah Berlaku
Mencabut PP 5/2021.
Belum ada
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (membuka sumber primer di tab baru)
Penerbit: Presiden Republik Indonesia · ditetapkan 16 Juni 2023 · LN 2023 No. 85, TLN No. 6881
Metadata diverifikasi; isi pasal belum dibaca dan belum dikutip.
Peraturan Pemerintah Berlaku Belum ada
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (membuka sumber primer di tab baru)
Penerbit: Presiden Republik Indonesia · ditetapkan 2 Februari 2021 · LN 2021 No. 26, TLN No. 6628
Peraturan Pemerintah Berlaku
Mencabut PP 36/2005. Tidak tercatat perubahan per tanggal pemeriksaan.
Pasal 1 (definisi); Pasal 4, Pasal 8, Pasal 19, Pasal 20; Pasal 250 sampai Pasal 264; Pasal 274 dan Pasal 275; Pasal 346 sampai Pasal 349
Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 02/SE/DC/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Inspeksi oleh Penilik Bangunan Gedung pada Masa Konstruksi (membuka sumber primer di tab baru)
Penerbit: Direktur Jenderal Cipta Karya
Surat Edaran (pedoman, bukan peraturan perundang-undangan) Status belum diverifikasi
Tercantum di menu Publikasi portal SIMBG; status berlaku dan isinya belum ditinjau.
Belum ada
Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 33/SE/DC/2024 tentang Pedoman Pemenuhan Standar Teknis pada Dokumen Rencana Teknis dalam Persetujuan Bangunan Gedung dan Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung (membuka sumber primer di tab baru)
Penerbit: Direktur Jenderal Cipta Karya
Surat Edaran (pedoman, bukan peraturan perundang-undangan) Status belum diverifikasi
Tercantum di menu Publikasi portal SIMBG; status berlaku dan isinya belum ditinjau.
Belum ada

Peraturan Kota Bandung

Peraturan daerah hanya berlaku di daerah yang bersangkutan. Ketentuan daerah berbeda-beda; cek JDIH dan layanan perizinan pemerintah daerah Anda.

Peraturan Hierarki Status Pasal dibaca Diperiksa
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (membuka sumber primer di tab baru)
Penerbit: Pemerintah Kota Bandung · ditetapkan 15 April 2025 · BD Kota Bandung 2025 No. 2
Peraturan Daerah Berlaku Pasal I angka 10 (Pasal 75 tentang layanan PBG dan SLF); Pasal I angka 11 (Pasal 77 tentang formula retribusi PBG)
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (membuka sumber primer di tab baru)
Penerbit: Pemerintah Kota Bandung · ditetapkan 4 Januari 2024 · LD Kota Bandung 2024 No. 1
Peraturan Daerah Berlaku, telah diubah
Diubah dengan Perda Kota Bandung 2/2025.
Pasal 74 ayat (1) (PBG sebagai objek Retribusi Perizinan Tertentu); Pasal 96 ayat (1) huruf v (mencabut Perda 4/2023)
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (membuka sumber primer di tab baru)
Penerbit: Pemerintah Kota Bandung · ditetapkan 1 Maret 2023 · LD Kota Bandung 2023 No. 4
Peraturan Daerah Dicabut
Dicabut oleh Pasal 96 ayat (1) huruf v Perda Kota Bandung 1/2024. Database peraturan BPK masih mencantumkan status "Berlaku" per tanggal pemeriksaan; situs ini mengikuti teks Perda 1/2024.
Belum ada
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung (membuka sumber primer di tab baru)
Penerbit: Pemerintah Kota Bandung · ditetapkan 20 Juli 2023 · LD Kota Bandung 2023 No. 6
Metadata diverifikasi di JDIH Kota Bandung dan BPK; isi pasal belum dibaca.
Peraturan Daerah Berlaku
Mencabut Perda Kota Bandung 14/2018 (menurut database peraturan BPK).
Belum ada
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung (membuka sumber primer di tab baru)
Penerbit: Pemerintah Kota Bandung · ditetapkan 28 Desember 2018
Peraturan Daerah Dicabut
JDIH Kota Bandung mencantumkan status "Tidak Berlaku"; database peraturan BPK mencatat dicabut oleh Perda Kota Bandung 6/2023.
Belum ada
Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (membuka sumber primer di tab baru)
Penerbit: Wali Kota Bandung · ditetapkan 14 Januari 2025 · BD Kota Bandung 2025 No. 3
Peraturan Kepala Daerah Berlaku Pasal 1 sampai Pasal 8 ayat (2)

Catatan perbedaan sumber

  • Perda Kota Bandung 4/2023. Pasal 96 ayat (1) huruf v Perda Kota Bandung 1/2024 menyatakan Perda ini dicabut, tetapi database peraturan BPK masih mencantumkan status "Berlaku" pada saat diperiksa. Situs ini mengikuti naskah Perda 1/2024.
  • Status IMB lama. PP 16/2021 Pasal 346 ayat (2) menyatakan IMB tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin. FAQ portal SIMBG memakai rumusan "sepanjang bangunan telah terbangun dan tidak mengalami perubahan". Penjelasannya ada di artikel tentang PBG dan IMB.

Menemukan status yang sudah berubah? Beri tahu kami lewat halaman kontak.